I. Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.2. Dalam hal perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum Read more
Dalam SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, dijelaskan mengenai prosedur permohonan informasi, sengketa informasi, dan pengajuan keberatan. Permohonan Informasi Publik adalah permintaan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang Read more
Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini menyempurnakan sistem pengadilan elektronik untuk perkara pidana yang telah dilaksanakan Read more
Pokok-pokok perubahan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik:1. Pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan secara elektronik.2. Ditambahkannya fitur Pengguna Lain.3. Panggilan/pemberitahuan secara Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Dalam proses persidangan pidana, surat dakwaan sebagai mahkota penuntut umum memiliki fungsi yang sangat vital. Oleh Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Setiap pemeriksaan perkara pidana dengan acara biasa selalu didahului pelimpahan berkas dan surat dakwaan dari penuntut Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) memperkenalkan suatu Read more
Oleh: Romi Hardhika, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot) Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis dengan tujuan edukatif dan sama sekali tidak mewakili kebijakan intansi. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu kondisi ketika debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana Read more